News Mamasa — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menghadiri rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Mamasa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yang digelar di Aula Kantor Bupati Mamasa pada Selasa (11/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Mamasa, Bagian Hukum Setda, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Agenda ini bertujuan untuk menyelaraskan penyusunan Ranperbup dengan regulasi yang lebih tinggi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Baca Juga : Bamus DPRD Sulbar Bahas Penyusunan Agenda Kegiatan Dewan dan Penjadwalan Pembahasan APBD Pokok 2026
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Muh. Yamin, mengatakan harmonisasi diperlukan agar struktur organisasi perangkat daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan efektivitas dalam pelayanan publik.
“Kami menyampaikan beberapa rekomendasi penyempurnaan, terutama terkait efisiensi struktur dan penyesuaian nomenklatur dengan peraturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Yamin.
Penyesuaian Struktur dan Fungsi
Menurut Yamin, dalam rapat tersebut, Biro Organisasi Setda Sulbar memberikan sejumlah masukan teknis terkait penggabungan dan rasionalisasi beberapa unit kerja. Tujuannya agar struktur pemerintahan daerah lebih ramping namun tetap fungsional.
“Kita dorong agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah. Struktur yang ideal harus bisa mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat koordinasi lintas bidang,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya menekankan pentingnya memperhatikan analisis beban kerja dan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyusunan SOTK baru.
Kolaborasi Pemprov dan Pemkab
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Abdul Rahman, yang memimpin rapat tersebut, menyampaikan apresiasi atas pendampingan Pemprov Sulbar dalam proses harmonisasi. Ia menegaskan bahwa rekomendasi dari Biro Organisasi akan menjadi acuan penting sebelum Ranperbup disahkan.
“Kami menyambut baik masukan dari provinsi. Harmonisasi ini memastikan bahwa perangkat daerah Mamasa bekerja sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas,” kata Abdul Rahman.
Menuju Pemerintahan yang Adaptif
Melalui rapat harmonisasi ini, Pemkab Mamasa berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Ranperbup SOTK yang baru diharapkan mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di daerah.
“Dengan struktur yang tepat dan dukungan SDM yang kompeten, kami yakin kinerja pemerintahan Mamasa akan semakin responsif terhadap kebutuhan warga,” tutup Yamin.
Hasil rapat harmonisasi tersebut akan difinalisasi dalam waktu dekat sebelum dilakukan evaluasi lanjutan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar.
