News Mamasa – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa guna meningkatkan akurasi Data Layanan Kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah daerah menilai penguatan data sebagai langkah strategis untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan komitmen tersebut saat menerima kunjungan Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Mamasa. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi penting dalam menyelaraskan data lintas sektor antara provinsi dan kabupaten.
Dalam pertemuan tersebut, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya integrasi data kesehatan dan data sosial. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong penggunaan data yang valid dan terverifikasi agar seluruh program layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah juga ingin meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan kesehatan.
Baca Juga : Sulbar Catat Puluhan Dispensasi Perkawinan Anak
Pemprov Sulbar menilai kerja sama dengan Pemkab Mamasa sebagai langkah konkret dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang responsif. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat memperbarui data penerima layanan secara berkala serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perencanaan berbasis data.
Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, menyambut baik dukungan Pemprov Sulbar dalam penguatan data. Ia menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten untuk berkoordinasi aktif dan membuka akses data lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Mamasa berkomitmen mendukung upaya peningkatan akurasi Data Layanan Kesehatan demi kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Sulbar akan terus mendorong digitalisasi dan sinkronisasi data antarinstansi. Pemerintah daerah berharap sinergi ini mampu meningkatkan efektivitas program kesehatan, mempercepat pengambilan kebijakan, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.
