News Mamasa — Dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsultasi mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, bersama sejumlah anggota legislatif lainnya, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (7/10/2025).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, beserta jajaran Sekretariat DPRD Sulbar di ruang rapat utama kantor DPRD Provinsi.
Baca Juga : Pemprov Sulbar Sosialisasi dan Launching Kegiatan Pemberian Makan Bergizi di Majene
Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, termasuk sinkronisasi program pembangunan kabupaten dengan prioritas provinsi serta mekanisme penyusunan dan pengawasan APBD tahun 2026.
Bahas Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Daerah
Dalam diskusi tersebut, rombongan DPRD Mamasa menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah kabupaten dan provinsi, terutama dalam hal pembiayaan infrastruktur dan program sosial.
Wakil Ketua DPRD Mamasa, Martinus Somba, menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran daerah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Sulbar tahun depan.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen bersama dalam membangun daerah. Karena itu, kami ingin memastikan agar setiap program yang direncanakan dapat berdampak langsung bagi masyarakat Mamasa,” ujar Martinus.
DPRD Sulbar Apresiasi Langkah Proaktif DPRD Mamasa
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, mengapresiasi langkah proaktif DPRD Mamasa dalam melakukan konsultasi langsung ke tingkat provinsi.
Menurutnya, koordinasi lintas kabupaten dan provinsi menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih program serta dapat mengoptimalkan penggunaan dana transfer daerah dan dana alokasi khusus.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Harapannya, sinergi antarlegislatif ini bisa menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih efisien dan berpihak pada rakyat,” kata Suraidah.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Sulbar siap memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kabupaten dan perangkat daerah provinsi terkait proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Dorong Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran
Selain membahas teknis penyusunan APBD, pertemuan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
DPRD Mamasa menekankan perlunya memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Martinus menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan bisa terealisasi tepat waktu.
Tindak Lanjut dan Komitmen Bersama
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk membangun forum komunikasi rutin antara DPRD kabupaten dan provinsi, khususnya menjelang pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2026.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi pembangunan antarwilayah serta memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan tepat sasaran.
