News Mamasa — Dugaan masalah dalam pelaksanaan proyek sanitasi di area Kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, mulai mencuat setelah sejumlah pihak subkontraktor mengaku belum menerima pembayaran penuh sejak pekerjaan selesai akhir tahun 2024 lalu.
Proyek yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah itu disebut bernilai ratusan juta rupiah dan dikerjakan secara bertahap oleh beberapa rekanan. Namun, hingga kini, beberapa subkontraktor mengeluh karena pembayaran belum juga diselesaikan oleh pihak pelaksana utama.
Subkontraktor: Sudah Selesai Kerja, Tapi Tak Dapat Bayaran
Salah satu subkontraktor, Adrian Tandiruru, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan bahkan menyerahkan laporan progres akhir sejak Desember 2024. Namun, hingga pertengahan Oktober 2025, ia belum menerima pelunasan.
“Kami sudah kerja sesuai RAB dan gambar kerja. Semua item sudah selesai dan diserahkan. Tapi sampai sekarang belum dibayar sepeser pun. Kami hanya dijanjikan terus,” kata Adrian saat ditemui, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini sangat memberatkan pihak subkon yang menggunakan modal pribadi untuk membeli bahan dan membayar pekerja.
Dugaan Ada Masalah Administratif dan Proses di Kontraktor Utama
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek sanitasi tersebut berada di bawah tanggung jawab salah satu kontraktor lokal yang memenangkan tender pada tahun anggaran 2024. Namun, terjadi kendala dalam proses administrasi dan pencairan termin pembayaran.
Sumber internal menyebutkan kemungkinan adanya keterlambatan pelaporan progres dan revisi dokumen keuangan yang membuat pembayaran ke pihak subkon tertunda. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan resmi dari pihak kontraktor utama.
Pemkab Mamasa: Akan Tindaklanjuti dan Panggil Pihak Terkait
Menanggapi laporan tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamasa menyatakan akan menelusuri masalah ini. Sekretaris Dinas PUPR Mamasa, Ir. Yohanis Lembang, menegaskan bahwa Pemkab akan memanggil pihak pelaksana untuk dimintai klarifikasi.
“Kami sudah dengar laporan itu. Jika benar ada subkon yang belum dibayar, kami akan panggil kontraktor pelaksana untuk memastikan penyebabnya. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Desakan Transparansi dan Audit Proyek
Lembaga masyarakat sipil di Mamasa juga mendesak agar pemerintah melakukan audit transparan terhadap proyek sanitasi tersebut, mengingat dugaan adanya penyimpangan prosedur.
“Keterlambatan pembayaran menunjukkan lemahnya manajemen proyek. Kami minta Inspektorat turun langsung untuk memastikan tidak ada pelanggaran kontraktual,” tegas Lukas Buntu, aktivis pemantau anggaran daerah.
Harapan Subkontraktor: Segera Ada Kejelasan
Para subkontraktor berharap Pemkab Mamasa dapat memediasi penyelesaian agar hak mereka segera dibayarkan. “Kami hanya ingin keadilan. Kami kerja jujur, sesuai waktu dan kualitas yang diminta,” pungkas Adrian.
