News Mamasa — Wakil Ketua DPRD Mamasa, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa untuk segera menyelidiki dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024. Ia menilai indikasi penyimpangan pengelolaan PAD tersebut bisa berdampak signifikan pada kerugian daerah dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara langsung.
Dugaan kebocoran ini mencuat setelah DPRD menerima laporan awal terkait tidak sinkronnya data penerimaan PAD antara sejumlah bidang pendapatan dengan realisasi yang tercatat oleh pemerintah daerah.
Baca Juga : Awas! Operasi Zebra Marano 2025 Digelar, Ini Daftar Pelanggaran yang Bakal Ditindak
Dugaan Selisih Data dan Pengelolaan Tidak Transparan
Menurut Wakil Ketua DPRD, selisih angka yang cukup signifikan dalam laporan PAD harus segera ditelusuri dan diuji kebenarannya. Ia menilai hal tersebut tidak bisa dianggap sepele karena PAD merupakan sumber penting untuk pembiayaan pembangunan di Mamasa.
“Ada indikasi bahwa penerimaan PAD tidak masuk sesuai dengan potensi yang ada. Jika benar terjadi kebocoran, ini jelas merugikan daerah dan tentu saja rakyat yang seharusnya merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya, Selasa (…).
Ia meminta Kejari Mamasa turun tangan melakukan penyelidikan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi praktik korupsi yang menggerogoti keuangan daerah.
Dorongan Audit Menyeluruh
DPRD Mamasa juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Mamasa untuk melakukan audit mendalam terhadap pos-pos pendapatan yang dianggap bermasalah, termasuk sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
“Kami ingin memastikan semua penerimaan tercatat dengan benar, transparan, dan sesuai mekanisme. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan memanfaatkan celah dalam sistem pengelolaan PAD,” tambahnya.
Menurutnya, DPRD berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan roda pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel.
Respons Masyarakat dan Pemerhati Anggaran
Sejumlah pemerhati kebijakan anggaran di Mamasa menyambut baik langkah DPRD. Mereka menilai pengawasan ketat terhadap PAD sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan.
Tokoh masyarakat setempat, Yohanis, mengatakan bahwa masyarakat Mamasa sudah lama berharap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka.
“Jika benar ada kebocoran PAD, itu bukan hal kecil. Masyarakat harus tahu ke mana uang daerah digunakan dan siapa yang bertanggung jawab jika ada penyimpangan,” ungkapnya.
Kejari Diminta Bertindak Cepat
Untuk memastikan kasus ini tidak berlarut-larut, Wakil Ketua DPRD meminta Kejari Mamasa segera memanggil pihak-pihak terkait dalam proses klarifikasi dan penyelidikan awal.
“Kejaksaan harus mengusut ini secara profesional. Jika ditemukan bukti permulaan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Langkah cepat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan PAD serta mencegah potensi kerugian daerah yang lebih besar di masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan Mamasa dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
