News Mamasa – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menugaskan sejumlah tenaga ahli untuk mengikuti Workshop II Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari workshop pertama yang sebelumnya membahas identifikasi potensi ancaman bencana di wilayah tersebut.
Workshop yang digelar oleh BPBD Kabupaten Mamasa ini dihadiri perwakilan BNPB, BPBD Provinsi Sulbar, OPD teknis, akademisi, dan lembaga masyarakat, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam penyusunan dokumen KRB yang komprehensif dan akurat.
Baca Juga : Kendaraan Water Treatment BPBD Sulbar Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Siap Digunakan
Langkah Strategis Tingkatkan Ketahanan Daerah
Kepala BPBD Sulbar Ali Rahman menyampaikan bahwa penugasan tenaga ahli ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi dalam mempercepat penyusunan dokumen risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Dokumen KRB sangat penting karena menjadi rujukan utama bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun RTRW, RPJMD, maupun rencana kontinjensi kebencanaan. Kami ingin memastikan hasilnya kredibel dan berbasis data ilmiah,” jelasnya.
Tenaga ahli yang dikirim BPBD Sulbar memiliki latar belakang kebencanaan, geologi, dan mitigasi risiko. Mereka bertugas membantu tim teknis Kabupaten Mamasa dalam pemetaan wilayah rawan longsor, banjir, gempa, serta potensi likuefaksi yang mungkin terjadi di daerah perbukitan Mamasa.
KRB Jadi Panduan Utama Mitigasi dan Pembangunan Aman Bencana
Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi fondasi penting untuk menilai tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap bencana. Melalui workshop ini, para peserta dilatih dalam analisis spasial berbasis Geographic Information System (GIS) serta penyusunan peta indeks risiko bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mamasa Yohanes Lande mengatakan, workshop tahap kedua ini lebih menekankan pada proses validasi data lapangan dan integrasi hasil analisis ke dalam dokumen akhir.
“Kami berterima kasih atas dukungan BPBD Provinsi Sulbar yang menugaskan tenaga ahli. Kolaborasi ini memastikan hasil dokumen KRB benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Sinergi Pemda dan Akademisi Didorong Berkelanjutan
Selain tim BPBD, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Universitas Tomakaka Mamuju dan sejumlah akademisi lokal yang berperan dalam pengumpulan data dan verifikasi spasial. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen KRB yang aplikatif, bukan sekadar formalitas administratif.
Dengan adanya KRB, Pemkab Mamasa dapat memiliki peta jalan mitigasi yang jelas, termasuk penentuan prioritas pembangunan infrastruktur tahan bencana, jalur evakuasi, serta kawasan rawan bencana yang harus dihindari untuk permukiman baru.
Dukungan BPBD Sulbar Akan Berlanjut
BPBD Provinsi Sulbar memastikan akan terus mendampingi kabupaten lain dalam penyusunan KRB, mengingat pentingnya dokumen ini dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan aman bencana di wilayah rawan gempa seperti Sulbar.
“Kami menargetkan seluruh kabupaten di Sulbar memiliki KRB yang diperbarui setiap lima tahun. Ini bagian dari komitmen menuju daerah tangguh bencana,” tutup Ali Rahman.
