News Mamasa — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Provinsi Sulawesi Barat) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa untuk periode 2026–2030.
Langkah ini dilakukan guna memperbarui data potensi ancaman bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan, khususnya daerah pegunungan dan lembah yang kerap dilanda longsor dan gempa bumi.
Baca Juga : Biro Hukum Setda Sulbar Sempurnakan Evidence Indikator SPBE 2025
Kegiatan penyusunan dokumen tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD Kabupaten Mamasa, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Sosial, akademisi, hingga tokoh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, BPBD Sulbar menargetkan tersusunnya peta risiko bencana yang lebih akurat dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan.
KRB Jadi Panduan Pembangunan dan Mitigasi
Kepala BPBD Sulbar, Muhammad Syarifuddin, menjelaskan bahwa dokumen KRB merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mamasa ke depan.
“Kami tidak hanya memetakan ancaman, tetapi juga kapasitas masyarakat dan kerentanan wilayah. Hasil KRB ini akan menjadi dasar untuk setiap kebijakan pembangunan agar lebih tahan terhadap risiko bencana,” ujar Syarifuddin saat ditemui di Mamasa, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, wilayah Mamasa termasuk kawasan dengan tingkat risiko tinggi terhadap gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang. Karena itu, perlu ada pemutakhiran data dan strategi mitigasi yang lebih komprehensif untuk mengurangi dampak kerugian di masa mendatang.
Sinergi Data dan Keterlibatan Masyarakat
BPBD Sulbar juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan berbasis komunitas dianggap efektif dalam mengidentifikasi risiko dan solusi adaptif yang sesuai dengan kondisi geografis Mamasa.
“Masyarakat lokal punya pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga. Kami ingin dokumen ini tidak hanya teknis, tetapi juga kontekstual sesuai kebutuhan warga,” tambah Koordinator Teknis KRB, Andi Basri.
Dalam penyusunan KRB ini, tim juga akan memanfaatkan teknologi pemetaan geospasial dan citra satelit, untuk memperbarui peta risiko lama yang disusun pada tahun 2020. Data tersebut akan diintegrasikan dengan sistem informasi kebencanaan nasional milik BNPB.
Menuju Mamasa Tangguh Bencana 2030
Pemerintah Kabupaten Mamasa menyambut baik inisiatif BPBD Sulbar ini. Menurut Sekretaris Daerah Mamasa, Yohanes Tandiar, dokumen KRB sangat penting agar pembangunan infrastruktur dan permukiman di daerah pegunungan tidak lagi dilakukan di zona rawan longsor.
“Kami berharap penyusunan KRB ini menghasilkan panduan yang jelas untuk pembangunan aman bencana. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Mamasa Tangguh Bencana 2030,” tegasnya.
Selain penyusunan dokumen, BPBD juga akan menggelar pelatihan kesiapsiagaan bencana dan simulasi evakuasi di beberapa desa rawan longsor pada awal tahun 2026.
Langkah Lanjutan: Integrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah
BPBD Sulbar menargetkan proses finalisasi dokumen KRB Mamasa selesai pada akhir semester I tahun 2026, agar bisa langsung diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program prioritas Pemkab Mamasa.
Dengan data yang mutakhir dan dukungan lintas sektor, diharapkan Mamasa dapat menjadi contoh kabupaten tangguh bencana di wilayah pegunungan Sulawesi Barat.
