Teknologi KiniNews Mamasa – Eks Kapolres Bima Kota menghadapi ancaman pemecatan tidak hormat setelah aparat mengungkap kepemilikan sekoper narkoba yang diduga terkait dirinya. Proses hukum terus berjalan dan institusi kepolisian langsung mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas organisasi.
Propam Polri memeriksa yang bersangkutan dan mendalami seluruh fakta yang muncul dalam penyelidikan. Penyidik mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi, serta menelusuri alur kepemilikan narkoba tersebut. Aparat menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk jika pelaku berasal dari internal kepolisian.
Baca Juga : Punya Sekoper Narkoba, Eks Kapolres Bima Kota Berpotensi Dipecat Tidak Hormat
Pimpinan Polri menekankan komitmen penegakan disiplin dan kode etik profesi. Jika pemeriksaan membuktikan keterlibatan secara sah, institusi akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kasus yang menyeret Eks Kapolres Bima Kota ini memicu perhatian luas masyarakat. Banyak pihak meminta kepolisian bertindak transparan dan membuka proses hukum secara akuntabel. Publik berharap institusi menunjukkan ketegasan tanpa pandang bulu agar citra kepolisian tetap terjaga.
Selain proses etik, aparat juga menjerat kasus ini dengan pasal pidana sesuai Undang-Undang Narkotika. Penyidik akan mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang terlibat. Institusi kepolisian mengajak masyarakat terus mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.
Melalui penanganan tegas dan profesional, Polri berupaya menegakkan hukum sekaligus memperbaiki kepercayaan publik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap anggota harus menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan narkotika. Institusi menegaskan komitmen membersihkan internal dari praktik melanggar hukum demi menjaga marwah dan kredibilitas kepolisian.