News Mamasa – Ratusan warga Kecamatan Mamasa menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Salurano. Warga menilai keberadaan TPA tersebut berpotensi mencemari sumber air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat.
Kekhawatiran Warga
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap pembangunan TPA. Mereka mendesak pemerintah daerah segera membatalkan proyek tersebut karena dianggap tidak melalui kajian lingkungan yang matang.
“Air bersih adalah kebutuhan hidup kami sehari-hari. Jika tercemar limbah, bagaimana nasib anak-anak kami nanti?” teriak salah satu orator aksi.
Warga juga menegaskan, lokasi TPA yang direncanakan berada dekat dengan sumber mata air utama yang mengalir ke pemukiman. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas air dan ancaman kesehatan masyarakat.
Baca Juga : Legislator Makassar Harap Lokasi PLTSa Pindah ke TPA Antang Usai Didemo Warga
Tuntutan Kepada Pemerintah
Selain menolak pembangunan TPA, warga meminta pemerintah untuk mencari solusi alternatif pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Mereka juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan agar keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kebutuhan warga.
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui perwakilannya menyatakan akan menampung aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi terkait rencana pembangunan TPA Salurano.
“Kami memahami kekhawatiran warga. Aspirasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat evaluasi bersama dinas terkait,” ujar seorang pejabat daerah yang menemui massa aksi.
Ancaman Aksi Lanjutan
Meski demikian, warga mengancam akan melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar apabila pemerintah tetap ngotot melanjutkan pembangunan tanpa memperhatikan aspirasi mereka.
Penutup
Aksi penolakan pembangunan TPA Salurano di Mamasa menunjukkan tingginya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas air bersih. Masyarakat berharap pemerintah lebih transparan dalam merencanakan proyek infrastruktur agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan mengorbankan kebutuhan dasar warga.
