News Mamasa — Program akselerasi layanan administrasi badan usaha kembali menunjukkan hasil konkret di Kabupaten Mamasa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat meresmikan 26 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai Perseroan Terbatas (PT) Perorangan hanya dalam hitungan menit melalui layanan digital yang semakin efisien dan mudah diakses. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (26/11) dan menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kemajuan pelaku UMK di Mamasa.
Layanan Super Cepat, Urus PT Perorangan Kini Hanya Menit
Proses pendirian PT Perorangan yang dulunya membutuhkan waktu lama dan biaya besar kini dapat diselesaikan dengan cepat melalui sistem administrasi berbasis teknologi yang dikembangkan Kemenkumham. Pada kegiatan akselerasi ini, para pelaku usaha difasilitasi mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga penerbitan sertifikat secara daring.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulbar Dorong UMK Mamasa Naik Kelas Lewat PT Perorangan
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Sulbar menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi. “Sekarang pelaku UMK tidak perlu lagi mengurus berkas berhari-hari. Semua bisa dilakukan secara digital dan selesai dalam hitungan menit. Ini bentuk dukungan kami agar UMK semakin berdaya saing,” ujarnya.
Dukungan Kuat untuk UMK Mamasa
Sebanyak 26 UMK yang hadir berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, perdagangan, hingga jasa. Mereka mendapatkan pendampingan langsung dari tim Kemenkumham untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi tanpa kendala. Langkah ini dinilai penting karena banyak pelaku UMK sebelumnya merasa kesulitan memahami proses formalitas pendirian badan usaha.
Bupati Mamasa menyampaikan apresiasi atas terobosan yang dihadirkan Kemenkumham Sulbar. Ia menilai legalitas usaha sangat penting terutama untuk mempermudah akses permodalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperluas peluang kerja sama.
“Dengan menjadi PT Perorangan, UMK kita akan semakin kuat dan berpeluang naik kelas. Pemerintah daerah siap mendukung agar mereka tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi Mamasa,” tegasnya.
Manfaat Legalitas: Dari Akses Modal hingga Kemitraan
Para pelaku UMK yang telah resmi menjadi PT Perorangan mengaku merasakan manfaat langsung dari program ini. Legalitas usaha membantu mereka membuka akses perbankan, mengajukan pinjaman modal, hingga mengikuti tender dan kemitraan bisnis lebih luas.
Perwakilan pelaku UMK yang hadir menyebutkan bahwa proses digital yang praktis dan bimbingan langsung membuat mereka lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha. “Dulu kami takut urus legalitas karena rumit. Ternyata sekarang sangat cepat,” ujar salah satu peserta.
Langkah Ke Depan: Perluasan Layanan dan Edukasi
Kemenkumham Sulbar menegaskan bahwa program akselerasi ini akan terus berlanjut di berbagai daerah, termasuk Mamasa. Selain pendirian PT Perorangan, edukasi mengenai pentingnya kekayaan intelektual dan perlindungan hukum usaha juga akan diperluas.
Dengan keberhasilan meresmikan 26 UMK dalam hitungan menit, Mamasa menunjukkan semangat transformasi menuju ekosistem usaha yang lebih formal, kuat, dan kompetitif. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pelaku UMK lainnya untuk segera mengurus legalitas usaha demi masa depan bisnis yang lebih cerah.
