News Mamasa — Sorotan tajam kembali menghantam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa setelah Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) DPW Mamasa melayangkan kritik keras terkait lambatnya pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025. Hingga memasuki penghujung tahun, puluhan desa di Mamasa dilaporkan belum menerima pencairan DD secara penuh, menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya berbagai program pembangunan di tingkat desa.
Kritik ini disampaikan IJS Mamasa pada Selasa, 2 Desember 2025. Organisasi jurnalis tersebut menilai keterlambatan pencairan DD telah berdampak serius pada aktivitas pemerintahan desa, termasuk program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. “Desa-desa membutuhkan dana ini untuk melanjutkan pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat. Keterlambatan ini jelas merugikan warga,” tegas Ketua DPW IJS Mamasa.
Baca Juga : JOHAR Bongga Karaeng Soroti Puluhan Desa di Mamasa Belum Cairkan Dana Desa 100% Hingga Akhir Tahun
Puluhan Desa Terancam Mangkrak
Informasi yang diterima, sebagian besar desa di Mamasa hingga saat ini baru menerima sebagian kecil dari alokasi DD 2025. Akibatnya, sejumlah proyek strategis desa, seperti pembangunan jalan desa, renovasi fasilitas pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi lokal, terancam mangkrak.
Salah satu kepala desa menyebutkan, “Kami kesulitan menjalankan program yang sudah direncanakan sejak awal tahun. Bahkan beberapa kegiatan sosial seperti bantuan keluarga miskin juga tertunda karena dana belum cair sepenuhnya.”
Kondisi ini memunculkan polemik berkepanjangan di akar rumput, karena warga merasakan langsung dampaknya. Banyak masyarakat yang mengaku kecewa dan khawatir kegiatan desa akan terhenti sementara menunggu pencairan DD.
IJS Mamasa Desak Pemkab Bertindak Cepat
Menanggapi kondisi tersebut, IJS Mamasa mendesak Pemkab Mamasa untuk segera mengambil langkah nyata agar pencairan Dana Desa tidak semakin tertunda. Organisasi ini menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah dan desa.
“Pemkab harus segera menghentikan keterlambatan pencairan DD dan memastikan seluruh desa menerima dana tepat waktu. Keterlambatan ini tidak boleh menjadi kebiasaan yang merugikan masyarakat,” tegas Ketua IJS Mamasa.
Harapan Desa dan Warga
Para kepala desa berharap Pemkab Mamasa segera mempercepat proses pencairan, sehingga pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lancar. Masyarakat pun berharap agar perhatian pemerintah daerah lebih serius, terutama dalam pengelolaan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat di desa.
Dengan sorotan dari IJS Mamasa, diharapkan Pemkab Mamasa segera mengambil tindakan konkret, memastikan dana desa tersalurkan penuh, dan mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi pembangunan di Mamasa. Keterlambatan pencairan DD 2025 menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
