News Mamasa – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan kinerja program berjalan optimal. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi internal yang digelar dalam rangka mengevaluasi progres capaian kinerja tahun berjalan.
Percepatan Realisasi Anggaran Jadi Fokus Utama
Dalam rapat tersebut, Sunu menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran merupakan prioritas menjelang akhir tahun. Menurutnya, seluruh satuan kerja di wilayah Sulbar harus meningkatkan koordinasi dan memastikan tidak ada kendala administratif ataupun teknis yang menghambat penyerapan anggaran.
Baca Juga : Razman Arif Komentari Isu Kehamilan Inara Rusli, Ungkap Perhitungan dan Tanggungjawab Insanul Fahmi
“Kita sudah memasuki fase akhir tahun, sehingga percepatan realisasi anggaran harus menjadi fokus bersama. Setiap satker harus melakukan pemantauan dan evaluasi lebih intensif agar target serapan bisa tercapai sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar percepatan anggaran dilakukan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian. Kemenkumham, kata dia, harus menjadi contoh dalam tata kelola keuangan yang transparan dan efektif.
Dorong Optimalisasi Kinerja Program
Selain realisasi anggaran, Sunu menekankan pentingnya optimalisasi capaian kinerja program di seluruh divisi, termasuk pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, administrasi hukum umum, dan pembinaan HAM. Ia meminta seluruh pimpinan unit memastikan setiap target yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja 2025 dapat dituntaskan sebelum tahun berakhir.
“Kinerja harus dibarengi dengan hasil. Semua program yang sudah direncanakan harus diselesaikan dengan kualitas yang baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong inovasi layanan dan percepatan penyelesaian isu-isu yang masih menjadi pekerjaan rumah di lapangan, seperti peningkatan layanan publik di kantor imigrasi maupun pembinaan warga binaan di lapas dan rutan.
Penguatan Koordinasi dan Monitoring
Untuk mewujudkan percepatan tersebut, Kakanwil meminta setiap divisi meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk BPK, KPPN, dan pemerintah daerah. Monitoring berkala akan dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul serta memberikan solusi cepat.
“Koordinasi yang kuat sangat diperlukan agar pelaksanaan anggaran berjalan tanpa hambatan. Monitoring akan terus dilakukan sampai akhir Desember,” tegas Sunu.
Harapan pada Kinerja 2026
Menutup arahannya, Sunu menyampaikan harapan agar percepatan realisasi anggaran dan penyelesaian program di akhir tahun dapat menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan kinerja pada 2026. Ia berharap seluruh jajaran menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Dengan arahan ini, Kemenkumham Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
