News Mamasa – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa kembali menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Balla. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan lanjutan, penyidik resmi menetapkan satu tersangka baru yang diduga berperan penting dalam penyalahgunaan anggaran tersebut.
Tersangka berinisial L, yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara program, dinilai memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dana BOK tahun anggaran 2022–2023. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Mamasa dalam konferensi pers yang digelar di kantor kejaksaan.
Baca Juga : Kejari Mamasa Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana BOK Puskesmas Balla
Modus Penyimpangan Mengemuka
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka L diduga ikut menyusun laporan fiktif terkait penggunaan dana BOK. Modus yang digunakan meliputi pengadaan kegiatan kesehatan yang tidak pernah terlaksana, pencatatan perjalanan dinas fiktif, dan pemotongan anggaran di luar ketentuan.
Dana BOK yang seharusnya digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dasar di Puskesmas Balla, termasuk kegiatan promotif dan preventif, justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Penyidik menemukan adanya aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta beberapa bukti transaksi mencurigakan.
Kejari Mamasa menegaskan bahwa penetapan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya. “Setelah kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan tambahan, termasuk memeriksa sejumlah saksi, kami menemukan bukti kuat yang mengarah pada tersangka L,” ujar pihak kejaksaan.
Pemeriksaan Saksi Masih Berlanjut
Kejari Mamasa juga menambahkan bahwa hingga kini sedikitnya 20 saksi telah diperiksa, termasuk para pegawai puskesmas, mantan pejabat pengelola anggaran, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penyidik menyebut tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain apabila ditemukan cukup bukti.
Selain itu, tim penyidik telah mengamankan beberapa dokumen penting, seperti SPJ, slip pembayaran, dokumen perjalanan dinas, serta rekaman elektronik yang memperkuat dugaan penyimpangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran kesehatan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kasus ini akan terus kami kawal hingga tuntas,” tegas Kejari Mamasa.
Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan
Kasus dugaan korupsi dana BOK di Puskesmas Balla mendapat perhatian publik, mengingat dana tersebut merupakan fasilitas penting dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Penyimpangan anggaran dianggap sangat merugikan negara sekaligus menghambat pelayanan kesehatan bagi warga.
Dengan penetapan tersangka baru ini, Kejari Mamasa berharap menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi, sekecil apa pun, tidak akan ditoleransi. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta bekerja sama mengawasi setiap penggunaan anggaran publik.
Selain itu, Kejaksaan juga mengimbau para pengelola anggaran kesehatan agar lebih transparan dan akuntabel, serta mematuhi semua ketentuan yang berlaku untuk mencegah kasus serupa terulang.
