News Mamasa — Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM) Kabupaten Mamasa mendesak Pemerintah Daerah untuk membatalkan hasil job fit pejabat yang baru-baru ini diumumkan. Desakan tersebut muncul karena dinilai sarat praktik nepotisme dan tidak mencerminkan prinsip meritokrasi dalam sistem birokrasi.
Koordinator JAM, Tambrin, menegaskan bahwa hasil job fit tersebut berpotensi mencoreng integritas birokrasi di Mamasa jika tidak segera dievaluasi. Ia menilai, beberapa pejabat yang dinyatakan lolos justru tidak memiliki rekam jejak kinerja yang baik, sementara sejumlah ASN berprestasi justru tersingkir.
Baca Juga : DPRD Mateng Sahkan APBD Perubahan 2025 Senilai Rp 634,15 Miliar
“Kami meminta Bupati Mamasa untuk segera membatalkan hasil job fit yang bermasalah. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal moral dan keadilan dalam birokrasi. Kita harus menyelamatkan integritas ASN dari praktik nepotisme,” tegas Tambrin dalam konferensi pers di Mamasa, Jumat (31/10/2025).
JAM: Proses Dinilai Tak Transparan
Menurut JAM, pelaksanaan job fit seharusnya menjadi ajang penyegaran dan penilaian objektif terhadap kinerja pejabat, bukan sarana balas budi atau kepentingan politik tertentu. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, proses tersebut diduga tidak dilakukan secara terbuka dan terindikasi menguntungkan pihak tertentu.
“Banyak peserta job fit tidak mengetahui mekanisme penilaian yang digunakan. Publik juga tidak pernah mendapat akses informasi tentang hasil uji kompetensi dan dasar penetapan jabatan,” ungkap Tambrin.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran prinsip merit dalam pelaksanaan job fit tersebut.
Desakan Evaluasi untuk Reformasi Birokrasi
Tambrin menegaskan, langkah pembatalan hasil job fit bukan sekadar tuntutan kelompok, tetapi upaya menyelamatkan wibawa pemerintah daerah. JAM juga meminta agar Pemkab Mamasa menggandeng lembaga independen dalam proses penilaian ulang jabatan.
“Kalau birokrasi diatur berdasarkan kedekatan dan bukan kemampuan, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah? Kami ingin reformasi birokrasi benar-benar dijalankan, bukan hanya slogan,” katanya menambahkan.
Pemerintah Diminta Bersikap Terbuka
Sejumlah tokoh masyarakat dan ASN di Mamasa turut mendukung langkah JAM. Mereka berharap pemerintah daerah merespons aspirasi ini dengan keterbukaan, bukan dengan pembelaan sepihak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, isu ini sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN dan masyarakat. Karena dinilai akan berdampak pada iklim profesionalisme di tubuh birokrasi daerah.
